asforum2008

blognya mahasiswa Al-akhwal Al-syakhsiyyah angakatan 2008

hukum acara perdata di indonesia

Hukum acara perdata, yang disebut juga Hukum Perdata Formal, merupakan bagian dari tata hukum Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan cara-cara mengajukan ke depan pengadilan mengenai perkara-perkara perdata yang juga meliputi hukum dagang. Cara melaksanakan keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh hakim juga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Hukum acara perdata juga merupakan rangkaian peraturan hukum yang meliputi cara-cara memelihara dan memertahankan Hukum Perdata Materiil.

Hukum Perdata Materiil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tidak tertulis seperti hukum adat.

Apakah Perkara Perdata Itu?

Perkara perdata adalah perkara perselisihan antara kepentingan perseorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, seperti perselisihan tentang jual beli, sewa-menyewa, waris, dll.

Berikut adalah pengetahuan sekilas mengenai Hukun Acara Perdata:

  • acara perdata berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, tidak melalui jaksa penuntut umum;
  • dalam acara perdata, pemeriksaan perkara dilakukan di depan hakim dalam persidangan sebab acara perdata tidak mengenal pengusutan atau penyidikan;
  • dalam acara perdata, hakim tidak diperkenankan menolak memeriksa dan mengadili sebuah perkara dengan alasan hukum yang tidak jelas;
  • dalam acara perdata, hakim akan mengusahakan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  • persidangan acara perdata adalah persidangan terbuka sehingga keputusan hakim bisa diambil seobyektif mungkin;
  • kedua belah pihak yang berselisih harus diperlakukan sama, tidak memihak.

Proses Penuntutan Perkara Perdata:

  • pihak yang merasa dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan;
  • mengajukan surat gugatan yang berisi: keterangan lengkap mengenai identitas pihak-pihak yang berselisih, dasar gugatan, permohonan tuntutan oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu pengadilan negeri tempat peristiwa perselisihan itu terjadi;
  • surat gugatan tersebut diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang akan menghitung biaya perkara yang akan ditalangi terlebih dahulu oleh penggugat;
  • pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis hakim;
  • Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk melayangkan Surat Panggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk mengadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan;
  • pihak penggugat dan tergugat menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan bersama saksi dan alat bukti yang diperlukan;
  • persidangan dilakukan secara terbuka oleh Ketua Majelis Hakim;
  • Majelis Hakim memeriksa identitas penggugat dan tergugat serta membacakan gugatan kepada tergugat;
  • dalam sidang pertama, hakim akan menawarkan upaya perdamaian, namun, apabila perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan hingga keputusan pengadilan dikeluarkan.

12/23/2010 - Posted by | HUKUM ACARA PERDATA

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: