asforum2008

blognya mahasiswa Al-akhwal Al-syakhsiyyah angakatan 2008

anas, amin, alex DKK

12/24/2010 Posted by | FOTO-FOTO | Leave a comment

lahirnya kitab UU hukum acara pidana

Setelah lahirnya orde baru terbukalah kesempatan  untuk membangun segala segi kehidupan. Puluhan undang – undang diciptakan, terutama merupakan pengganti peraturan warisan colonial.

Sejak Oemar Seno Adji menjabat Menteri Kehakiman, dibentuk suatu panitia di departemen Kehakiman yang bertugas menyusun suatu rencana undang – undang Hukum Acara Pidana. Pada waktu Mochtar Kusumaatmadja menggantikan Oemar Seno Adji menjadi Menteri Kehakiman, penyempurnaan rencana itu diteruskan. Pada Tahun 1974 rencana terseut dilimpahkan kepada Sekretariat Negara dan kemudian dibahas olehwmpat instansi, yaitu Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Hankam termasuk didalamnya Polri dan Departemen Kehakiman.

Setelah Moedjono menjadi Menteri Kehakiman, kegiatan dalam penyusunan rencana tersebut diitensifkan. Akhirnya, Rancangan Undang – undang Hukum Acara Pidana itu disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dengan amanat Presiden pada tanggal 12 September1979 Nomor R.08/P.U./IX/1979.

Yang terakhir menjadi masalah dalam pembicaran Tim Sinkronisasi dengan wakil pemerintah, ialah pasal peralihan yang kemudian dikenal dengan Pasal 284.

Pasal 284 ayat (2) menjajikan bahwa dalam 2 tahun akan diadakan perubahan peninjauan kembali terhadap hukum acara pidana khusus seperti misalnya yang terdapat dalam Undang – undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Tapi kenyataannya setelah 19 tahun berlakunya KUHAP, tidak ada tanda – tanda adanya usaha untuk meninjau kembali acara khusus tersebut, bahkan dengan PP Nomor 27 Tahun 1983 telah ditegaskan oleh Pemerintah bahwa penyidikan delik – delik dalam perundang – undangan pidana khusus tersebut, dilakukan oleh berikut ini.

    1. Penyidik
    2. Jaksa.
    3. Pejabat Penyidik yang berwenang yang lain, berdasarkan peraturan perundang – undangan (Pasal 17 PP Nomor 27 Tahun 1983).

 

Rancangan Undang – Undang Hukum Acara Pidana disahkan oleh siding paripurna DPR pada tanggal 23 September 1981, kemudian Presiden mensahkan menjadi undang – undang pada tanggal 31 Desember 1981 dengan nama KITAB UNDANG – UNDANG ACARA PIDANA (Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981, LN 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

12/23/2010 Posted by | HUKUM ACARA PIDANA | Leave a comment

hukum acara perdata di indonesia

Hukum acara perdata, yang disebut juga Hukum Perdata Formal, merupakan bagian dari tata hukum Hindia Belanda yang masih berlaku di Indonesia hingga saat ini.

Hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan hukum yang menentukan cara-cara mengajukan ke depan pengadilan mengenai perkara-perkara perdata yang juga meliputi hukum dagang. Cara melaksanakan keputusan-keputusan yang dijatuhkan oleh hakim juga berdasarkan peraturan-peraturan tersebut.

Hukum acara perdata juga merupakan rangkaian peraturan hukum yang meliputi cara-cara memelihara dan memertahankan Hukum Perdata Materiil.

Hukum Perdata Materiil yang ingin ditegakkan atau dipertahankan dengan hukum acara tersebut meliputi peraturan hukum yang tertulis dalam bentuk peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum tidak tertulis seperti hukum adat.

Apakah Perkara Perdata Itu?

Perkara perdata adalah perkara perselisihan antara kepentingan perseorangan atau kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan, seperti perselisihan tentang jual beli, sewa-menyewa, waris, dll.

Berikut adalah pengetahuan sekilas mengenai Hukun Acara Perdata:

  • acara perdata berasal dari pihak-pihak yang berkepentingan, tidak melalui jaksa penuntut umum;
  • dalam acara perdata, pemeriksaan perkara dilakukan di depan hakim dalam persidangan sebab acara perdata tidak mengenal pengusutan atau penyidikan;
  • dalam acara perdata, hakim tidak diperkenankan menolak memeriksa dan mengadili sebuah perkara dengan alasan hukum yang tidak jelas;
  • dalam acara perdata, hakim akan mengusahakan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan;
  • persidangan acara perdata adalah persidangan terbuka sehingga keputusan hakim bisa diambil seobyektif mungkin;
  • kedua belah pihak yang berselisih harus diperlakukan sama, tidak memihak.

Proses Penuntutan Perkara Perdata:

  • pihak yang merasa dirugikan mengajukan perkaranya ke pengadilan;
  • mengajukan surat gugatan yang berisi: keterangan lengkap mengenai identitas pihak-pihak yang berselisih, dasar gugatan, permohonan tuntutan oleh penggugat agar dikabulkan oleh hakim, kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, yaitu pengadilan negeri tempat peristiwa perselisihan itu terjadi;
  • surat gugatan tersebut diserahkan kepada panitera pengadilan negeri yang akan menghitung biaya perkara yang akan ditalangi terlebih dahulu oleh penggugat;
  • pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis hakim;
  • Ketua Majelis Hakim memerintahkan kepada panitera untuk melayangkan Surat Panggilan terhadap penggugat dan tergugat untuk mengadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan;
  • pihak penggugat dan tergugat menghadiri sidang pada waktu yang telah ditentukan bersama saksi dan alat bukti yang diperlukan;
  • persidangan dilakukan secara terbuka oleh Ketua Majelis Hakim;
  • Majelis Hakim memeriksa identitas penggugat dan tergugat serta membacakan gugatan kepada tergugat;
  • dalam sidang pertama, hakim akan menawarkan upaya perdamaian, namun, apabila perdamaian tidak tercapai, pemeriksaan perkara akan dilanjutkan hingga keputusan pengadilan dikeluarkan.

12/23/2010 Posted by | HUKUM ACARA PERDATA | Leave a comment

definisi hukum adat

PENDAHULUAN

Definisi Hukum Adat

Definisi dari Hukum Adat menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Kehidupan manusia berawal dari berkeluarga dan mereka telah mengatur dirinya dan anggotanya menurut kebiasaan, dan kebiasaan itu akan dibawa dalam bermasyarakat dan negara.

Kepribadian bangsa kita dapat dilihat dari keanekaragaman suku bangsa di negara ini yang ada pada Lambang negara kita Garuda Pancasila dengan slogannya “Bhineka Tunggal Ika” (Berbeda – Beda tetapi tetap satu jua).

Dengan mempelajari hukum adat di Indonesia maka kita akan mendapatkan wawasan berbagai macam budaya hukum Indonesia, dan sekaligus kita dapat ketahui hukum adat yang mana ternyata tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman, dan hukum adat yang mana dapat di konkordasikan dan diperlakukan sebagai hukum nasional.

Berkat hasil penelitian Prof. Mr. C. Vollenhoven di Indonesia yang membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai hukum pribadi asli, dan dengan demikian bangsa Indonesia semenjak tanggal 17 Agustus 1945 melalui undang – undang dasarnya dapat mewujudkan tata hukum Indonesia.

Sifat dari hukum adat memiliki unsur elasitas, flesible, dan Inovasi, ini dikarenakan hukum adat bukan merupakan tipe hukum yang dikodifikasi (dibukukan). Istilah Hukum adat Indonesia pertama kali disebutkan dalam buku Journal Of The Indian Archipelago karangan James Richardson Tahun 1850.

 

BAB II

Manfaat Hukum Adat

Hukum Adat dan Hukum Indonesia

Masyarakat Indonesia memiliki kedinamikaan suku adat, yang pada prinsipnya hanya ada satu tujuan yakni membangun dan mempertahankan negara Republik Indonesia. Kedinamikaan suku merupakan kepribadian bangsa Indonesia, kepribadian ini adalah hukum adat yang ditransformkan menjadi hukum nasioanal dan dicantumkan dalam UUD 1945.

Mempelajari hukum adat maka kita akan mudah memahami hukum Indonesia, karena hukum adat dibentuk menurut kebiasaan masyarakat Indonesia yang memiliki sanksi dan diselaraskan dengan hukum nasional.

Hukum di Indonesia salah satunya bersumber dari costum, dimana sumber tersebut mengikuti perkembangan zaman dan harus disesuaikan dengan azas – azas hukum yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan ideologi bangsa. Suatu peraturan yang telah diundangkan harus disepakati dan dipatuhi bersama dengan tidak ada pengecualian.

2.2     Masyarakat Hukum Adat Indonesia

Di Indonesia terdiri dari berbagai macam hukum adat yang diantaranya:

1.      Masyarakat Hukum Territorial

2.      Masyarakat Hukum Genealogis

3.      Masyarakat Hukum Territorial – Genealogis

4.      Masyarakat Hukum Adat – Keagamaan

5.      Masyarakat Adat di Perantauan

6.      Masyarakat Adat lainnya.

4

BAB III

PEMBAHASAN

Hubungan hukum adat Indonesia dengan Pasal 28 (1)

Hubungan hukum adat Indonesia dengan pasal 28 (1)  adalah bahwa hakim memenuhi kekosongan hukum, apabila hakim menambah peraturan – perundangan,  maka hal ini berarti bahwa hakim memenuhi ruangan kosong dalam sistem hukum formal dari tata hukum yang berlaku.

Menurut Prof. Mr. Paul Scholten mengatakan, bahwa hukum itu merupakan suatu sistem yang terbuka (Open System Van het Recht). Pendapat itu lahir dari kenyataan, bahwa dengan pesatnya kemajuan dan perkembangan masyarakat, menyebabkan hukum menjadi dinamis, terus menerus mengikuti proses perkembangan masyarakat.

Berhubung dengan itulah telah menimbulkan konsekwensi, bahwa hakim dapat dan bahkan harus memenuhi kekosongan yang ada dalam sistem hukum, asalkan penambahan itu tidaklah membawa perubahan prinsipiil pada sistem hukum yang berlaku.

Hukum di Indonesia berasal dari Hukum Eropa Kontinental, kebiasaan (Adat) dan hukum Islam, dan melalui interprestasi hakim dapat menyelaraskan keputusan yang mungkin sulit diambil dalam pengadilan.

 

5

BAB IV

KESIMPULAN

Sejak awal manusia diciptakan telah dikarunia akal, pikiran dan prilaku yang ketiga hal ini mendorong timbulnya “kebiasaan pribadi “, dan apabila kebiasaan ini ditiru oleh orang lain, maka ia akan menjadi kebiasaan orang itu dan seterusnya sampai kebiaasaan itu menjadi adat, jadi adat adalah kebiasaan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh masyarakat yang bersangkutan.

12/23/2010 Posted by | HUKUM ADAT | Leave a comment